BRMP Malut laksanakan monitoring LTT bersama TNI dan Dinas Pertanian di Kab. Halmahera Barat
Jailolo (21/07) - Kepala BRMP Maluku Utara selaku PJ Kepmentan 458 melaksanakan monitoring LTT di Kabupaten Halmahera Barat bersama dengan gabungan TNI, POLRI, beserta Tim Penyuluh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat tanggal 21 Juli 2025. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui Luas Baku Sawah yang mengalami alih fungsi, mengetahui perkembangan LTT baik padi gogo maupun padi sawah, serta mengetahui kondisi pompa dan jaringan irigasi.
Monitoring dilakukan di lima titik lokasi yaitu Desa Acango, Desa Toboso, Desa Hoku Hokukie, Desa Golagokusuma, dan Desa Taraudu. Di Desa Toboso terdapat persemaian padi yang rencananya akan ditanam untuk luasan lahan satu hektar. Danramil Jailolo, Yus Budi menyampaikan masalah utama pertanaman padi adalah genangan air saat musim hujan akibat belum dinormalisasi kali acango dan kali kuning. Petani tidak melakukan penanaman padi secara konsiten, petani menanam padi gogo hanya diawal saat pembukaan lahan saja dan selanjutnya beralih menanam tanaman perkebunan atau yang lainnya. Perlu upaya yang serius dari berbagai pihak untuk mengedukasi petani agar bersedia tanam padi mendukung swasembada pangan.
Desa kedua yaitu Desa Acango, terdapat tambahan Luas Tambah Tanam (LTT) padi sawah seluas 0,5 hektare. Selanjutnya desa ketiga di Desa Hoku Hokukie dilakukan monitoring terhadap jaringan irigasi tersier yang ada. Desa keempat yaitu Desa Golagokusuma dimana terdapat saluran irigasi yang cukup lancar dan dapat menyuplai kebutuhan air untuk lahan disekitarnya. Permasalahan Desa Golagokusuma yakni serangan kutu kebul yang mengganggu pertumbuhan padi pada lahan LTT. Wilayah terakhir yaitu Desa Taraudu, terdapat permasalahan pada pertanaman padi gogo karena kesalahan teknis petani saat aplikasi herbisida yang menyebabkan tanaman padi menguning, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi pada para petani terkait teknik penggunaan berbagai jenis herbisida agar permasalahan serupa tidak berulang.
Sebagai tindak lanjut atas kegiatan monitoring ini, maka informasi dan data yang didapatkan terkait masalah jaringan irigasi dan saluran air pendukung pertanaman padi dikoordinasikan langsung ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara agar percepatan penyelesaian masalah tersebut dapat segera teratasi.